The Garbage Dump Service Was Soon Established / Pelayanan Sampah Gili Segera Dibentuk / Cv. Albabianca Abadi
(English/Indonesia)
North Lombok Local Government immediately formed Regional Technical Service Unit (UPTD) garbage in Gili Trawangan. The establishment of this UPTD to handle the existing garbage in the world-class tourist attraction, so that tourists and business travelers feel comfortable move.
The UPTD concept will be under the Environment Department which specifically runs the garbage business in three dyke. Later will be given the authority to manage the budget and account for its budget like the Regional Business Service Agency (BLUD). This UPTD will plan revenues and operations and take responsibility for it, but it remains under the agency such as UPTD Dikpora or Agriculture in Kecamatan.
If in the form of UPTD it will be enough to make regulation of regent rule (Perbup). In contrast to the formation of Regional Companies that must require a regulatory-level regulation, discussed by council members. Further explained, half of the business run by UPTD will be earned revenue directly used for the operation and management of garbage, so the money earned directly spin.
If in Gili Trawangan already steady, new to other districts. For now, it is still discussing the regulation and planning the acquisition of land purchased by the regional government for 60 islands located in the current TPS. After being released, only next year will be built his office in front of him.
Meanwhile, landfill will be placed in Jugil TPA that has been released by local government, and it has been measured for the development of TPA sourced from APBN Rp 15 billion. Development will be realized next year.
The UPTD concept will be under the Environment Department which specifically runs the garbage business in three dyke. Later will be given the authority to manage the budget and account for its budget like the Regional Business Service Agency (BLUD). This UPTD will plan revenues and operations and take responsibility for it, but it remains under the agency such as UPTD Dikpora or Agriculture in Kecamatan.
If in the form of UPTD it will be enough to make regulation of regent rule (Perbup). In contrast to the formation of Regional Companies that must require a regulatory-level regulation, discussed by council members. Further explained, half of the business run by UPTD will be earned revenue directly used for the operation and management of garbage, so the money earned directly spin.
If in Gili Trawangan already steady, new to other districts. For now, it is still discussing the regulation and planning the acquisition of land purchased by the regional government for 60 islands located in the current TPS. After being released, only next year will be built his office in front of him.
Meanwhile, landfill will be placed in Jugil TPA that has been released by local government, and it has been measured for the development of TPA sourced from APBN Rp 15 billion. Development will be realized next year.
In addition, the government will also synergize with the Department of Culture and Tourism (Disbudpar) and Satpol PP and Damkar to handle the waste in the tourist attraction. Therefore, the amount of waste in North Lombok 501 cubic a day, especially in Gili 10-18 tons.
If it is associated with the number of garbage transport vehicles or fleets there are 11 units consisting of three units of armol, five units of trucks, and three tricycles there are four units. Next year the plan will be proposed two units dam and truck amrol container.
While the number of containers there are 18 units placed in markets, tourist attractions, health centers, hospitals. While the number of garbage transport personnel there are 89 people from 140 personnel overall.
Gili will become a waste-free area by putting hygiene facilities, janitorial, police, and garbage disposal regulations. If the violation will be sanctioned, it is a draft in the current regulation.
For Indonesia (Business Investment / Asset Management / Account Opening / Immigration Support, etc) we receive various consultations. Linking Japan and Indonesia, full support from consulting firms.
[Cv. Albabianca Abadi
Pemerintah Daerah Lombok Utara segera membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Persampahan di Gili Trawangan. Pembentukan UPTD ini untuk menangani persampahan yang ada di objek wisata kelas dunia tersebut, agar para wisatawan dan pelaku usaha wisata merasa nyaman beraktivitas.
Konsep UPTD ini akan berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup yang secara khusus menjalankan bisnis persampahan di tiga gili. Nanti akan diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran dan mempertanggung jawabkan anggarannya seperti Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). UPTD ini akan merencanakan pendapatan dan operasional serta mempertanggung jawabkannya, namun tetap di bawah dinas seperti UPTD Dikpora atau Pertanian di Kecamatan.
Konsep UPTD ini akan berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup yang secara khusus menjalankan bisnis persampahan di tiga gili. Nanti akan diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran dan mempertanggung jawabkan anggarannya seperti Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). UPTD ini akan merencanakan pendapatan dan operasional serta mempertanggung jawabkannya, namun tetap di bawah dinas seperti UPTD Dikpora atau Pertanian di Kecamatan.
Jika dalam bentuk UPTD maka akan cukup dengan membuat regulasi peraturan bupati (Perbup). Berbeda dengan pembentukan Perusahaan Daerah yang harus membutuhkan regulasi setingkat Perda, yang dibahas oleh anggota dewan.
Lebih jauh diterangkan, setengah bisnis yang dijalankan UPTD ini nanti akan pendapatan yang diperoleh langsung digunakan untuk operasional dan pengelolaan sampah, sehingga uang yang didapatkan langsung berputar.
Jika di Gili Trawangan sudah mantap, baru ke kecamatan lainnya. Untuk saat ini pihaknya masih membahas regulasi dan merencanakan pembebasan lahan yang dibeli pemerintah daerah seluasa 60 are berlokasi di TPS sekarang ini.
Setelah dibebaskan, baru tahun depan akan dibangunkan kantornya di depannya. Sementara sampah di darat akan menempatkan di TPA Jugil yang sudah dibebaskan pemerintah daerah, dan saat ini sudah diukur untuk pembangunan TPA bersumber APBN sebesar Rp 15 miliar. Pembangunan akan direalisasikan tahun depan.
Selain itu pemerintah juga akan bersinergi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Satpol PP dan Damkar untuk menangani sampah di objek wisata. Sebab, jumlah sampah di Lombok Utara 501 kubik sehari, khusus di Gili 10-18 ton.
Jika dikaitkan dengan jumlah kendaraan pengangkut sampah atau armada ada 11 unit terdiri dari armol tiga unit, dam truk lima unit, dan roda tiga ada empat unit. Tahun depan rencananya akan diusulkan dua unit dam truk dan amrol kontainer.
Sementara jumlah kontainer ada 18 unit yang ditempatkan di pasar, tempat-tempat wisata, puskesmas, rumah sakit. Sedangkan jumlah personel pengangkut sampah ada 89 orang dari personel keseluruhan 140 orang.
Gili akan menjadi kawasan bebas sampah dengan menaruhkan fasilitas kebersihan, petugas kebersihan, kepolisian, dan peraturan tempat pembuangan sampah. Jika melanggar akan dikenakan sanksi, itu konsep di regulasi yang sedang disusun.
Lebih jauh diterangkan, setengah bisnis yang dijalankan UPTD ini nanti akan pendapatan yang diperoleh langsung digunakan untuk operasional dan pengelolaan sampah, sehingga uang yang didapatkan langsung berputar.
Setelah dibebaskan, baru tahun depan akan dibangunkan kantornya di depannya. Sementara sampah di darat akan menempatkan di TPA Jugil yang sudah dibebaskan pemerintah daerah, dan saat ini sudah diukur untuk pembangunan TPA bersumber APBN sebesar Rp 15 miliar. Pembangunan akan direalisasikan tahun depan.
Selain itu pemerintah juga akan bersinergi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Satpol PP dan Damkar untuk menangani sampah di objek wisata. Sebab, jumlah sampah di Lombok Utara 501 kubik sehari, khusus di Gili 10-18 ton.
Jika dikaitkan dengan jumlah kendaraan pengangkut sampah atau armada ada 11 unit terdiri dari armol tiga unit, dam truk lima unit, dan roda tiga ada empat unit. Tahun depan rencananya akan diusulkan dua unit dam truk dan amrol kontainer.
Gili akan menjadi kawasan bebas sampah dengan menaruhkan fasilitas kebersihan, petugas kebersihan, kepolisian, dan peraturan tempat pembuangan sampah. Jika melanggar akan dikenakan sanksi, itu konsep di regulasi yang sedang disusun.
Untuk Indonesia (investasi bisnis / aset managemen / pembukaan rekening / imigrasi, dll) kami menerima berbagai konsultasi. Menghubungkan Jepang dan Indonesia, dukungan penuh dari perusahaan konsultan.
Cv. Albabianca Abadi
Comments
Post a Comment