Government More Intens Supervises Foreigners / Pemerintah Lebih Intens Awasi WNA / Cv. Albabianca
(English/Indonesia)
North Lombok as a district that has world-class tourist destinations, the attraction of foreigners (foreigners) for vacation or residence. To anticipate the presence of illegal foreigners, the local government of North Lombok in order to monitor the permits and permits of the foreigners.
Every day many foreigners milling about in North Lombok, especially in the third area of gili namely Gili Meno, Gili Air and Gili Trawangan. In the midst of the era of globalization and technology as it is today, the spread of foreigners is not unstoppable.
Whether they are just temporary, permanent, or dual citizenship, this must be clear. For that reason, the need for good data collection and supervision of all parties. Because, if not so it will be problematic with the data immigration and citizenship itself. If the data collection by local governments related to foreigners is still not well ordered.
It is important for local governments to study laws relating to population and immigration. Not only the data collection is aimed at the foreigners and even the Indonesian citizen (WNI). Screening or rigorous scanning, as a form of government efforts to prevent things that are not desirable on a national scale and global.
Meanwhile, for citizens who apply for passports so data scanning is done as much as possible in anticipation of non-procedural migrant workers. The presence of the state we have felt, starting from the process of applying for a foreign visa and that there are stages.
Such as the interview stage whether the foreigner in his visit to Indonesia benefit the national development. Keep going until the last stage until they return to their country. Meanwhile, Head of Dukcapil North Lombok convey, this socialization is considered very important. Where North Lombok itself is known as a tourist area inhabited by many foreigners. So the recording and data collection we do as much as possible.
Every day many foreigners milling about in North Lombok, especially in the third area of gili namely Gili Meno, Gili Air and Gili Trawangan. In the midst of the era of globalization and technology as it is today, the spread of foreigners is not unstoppable.
It is important for local governments to study laws relating to population and immigration. Not only the data collection is aimed at the foreigners and even the Indonesian citizen (WNI). Screening or rigorous scanning, as a form of government efforts to prevent things that are not desirable on a national scale and global.
Meanwhile, for citizens who apply for passports so data scanning is done as much as possible in anticipation of non-procedural migrant workers. The presence of the state we have felt, starting from the process of applying for a foreign visa and that there are stages.
Such as the interview stage whether the foreigner in his visit to Indonesia benefit the national development. Keep going until the last stage until they return to their country. Meanwhile, Head of Dukcapil North Lombok convey, this socialization is considered very important. Where North Lombok itself is known as a tourist area inhabited by many foreigners. So the recording and data collection we do as much as possible.
For Indonesia (Business Investment / Asset Management / Account Opening / Immigration Support, etc) we receive various consultations. Linking Japan and Indonesia, full support from consulting firms.
Cv. Albabianca Abadi
_________________________________________________________________________________
Lombok Utara sebagai kabupaten yang memiliki destinasi wisata kelas dunia, menjadi daya tarik para warga negara asing (WNA) untuk berlibur maupun bermukim. Untuk mengantisipasi adanya WNA ilegal, pemerintah daerah Lombok Utara agar itens mengawasi penyebarang dan izin para WNA tersebut.
Setiap harinya banyak WNA berseliweran di Lombok Utara, apalagi di daerah ketiga gili yaitu Gili Meno, Gili Air dan Gili Trawangan. Di tengah era globalisasi dan teknologi seperti saat ini, penyebaran WNA tidak terbendung. Apakah mereka sekadar tinggal sementara, menetap selamanya, atau memiliki kewarganegaraan ganda, tentu ini harus jelas.
Untuk itulah, perlunya pendataan dan pengawasan yang baik dari semua pihak. Sebab, jika tidak demikian maka akan bermasalah dengan data keimigrasian dan kewarganegaraan itu sendiri. Jika pendataan oleh pemda terkait WNA masih belum tertata dengan baik.
Pentingnya bagi pemda untuk mempelajari UU yang berkaitan dengan kependudukan dan keimigrasian. Tidak hanya pendataan ditujukan kepada WNA bahkan juga kepada Warga Negara Indonesia (WNI). Screening atau pemindaian yang ketat tersebut, sebagai bentuk upaya pemerintah mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam skala nasional maupun global.
Sementara itu bagi WNI yang mengajukan paspor pun demikian pemindaian data dilakukan semaksimal mungkin guna mengantisipasi TKI non prosedural. Kehadiran negara sudah kita rasakan, mulai dari proses pengajuan visa WNA dan itu ada tahapan-tahapannya.
Seperti tahap wawancara apakah WNA tersebut dalam kunjungannya ke Indonesia bermanfaat bagi pembangunan nasional. Terus sampai tahap terakhir sampai mereka balik ke negaranya. Sementara itu, Kepala Dukcapil Lombok Utara menyampaikan, sosialisasi ini dinilai sangat penting. Di mana Lombok Utara sendiri dikenal dengan daerah pariwisata yang didiami banyak WNA. Jadi pencatatan dan pendataan kita lakukan semaksimal mungkin.
Setiap harinya banyak WNA berseliweran di Lombok Utara, apalagi di daerah ketiga gili yaitu Gili Meno, Gili Air dan Gili Trawangan. Di tengah era globalisasi dan teknologi seperti saat ini, penyebaran WNA tidak terbendung. Apakah mereka sekadar tinggal sementara, menetap selamanya, atau memiliki kewarganegaraan ganda, tentu ini harus jelas.
Untuk itulah, perlunya pendataan dan pengawasan yang baik dari semua pihak. Sebab, jika tidak demikian maka akan bermasalah dengan data keimigrasian dan kewarganegaraan itu sendiri. Jika pendataan oleh pemda terkait WNA masih belum tertata dengan baik.
Pentingnya bagi pemda untuk mempelajari UU yang berkaitan dengan kependudukan dan keimigrasian. Tidak hanya pendataan ditujukan kepada WNA bahkan juga kepada Warga Negara Indonesia (WNI). Screening atau pemindaian yang ketat tersebut, sebagai bentuk upaya pemerintah mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam skala nasional maupun global.
Sementara itu bagi WNI yang mengajukan paspor pun demikian pemindaian data dilakukan semaksimal mungkin guna mengantisipasi TKI non prosedural. Kehadiran negara sudah kita rasakan, mulai dari proses pengajuan visa WNA dan itu ada tahapan-tahapannya.
Untuk Indonesia (investasi bisnis / aset managemen / pembukaan rekening / imigrasi, dll) kami menerima berbagai konsultasi. Menghubungkan Jepang dan Indonesia, dukungan penuh dari perusahaan konsultan.
Cv. Albabianca Abadi
Comments
Post a Comment